apa tugas dprd provinsi. Hal ini akan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. apa tugas dprd provinsi

Di Indonesia, gubernur adalah kepala penyelenggarah wilayah provinsi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Thn 2021 - 2022 : Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku 4. Ratusan Siswa SMAN 9 Jakarta Dibekali Pengetahuan Tugas dan Fungsi DPRD DKI; DPRD DKI Segera Sahkan Perda Perubahan APBD 2023; Soal Tanah Abang Sepi Pembeli, DPRD DKI: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan. Berdasarkan hitung-hitungan ini, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, misalnya, akan mendapatkan pemasukan sekitar tujuh kali dari upah minimum provinsi DKI Jakarta,. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersamaæsama dengan Kepala Daerah melaksanakan 4 Pasal 1 angka 3 UU 32/2004. "Kami berharap dengan menyatukan pikiran, ayo gotong royong," kata Kusnadi ditemui usai paripurna DPRD Jatim. “Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Sekretariat DPRD Kota Depok menerima tamu Kunjungan kerja DPRD Kab. Sedangkan hubungan kemitraan yaitu antara. Berikut ialah profil singkat lima pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. 10 Pengelola keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah) antara lain: 1. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi tertentu. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu pada. Berita Utama Hamas Serahkan Bantuan Mobil Ambulance ke Pesantren Bairuha. com - 03/08/2022, 08:05 WIB. BASYEBAN, SH, MM. Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Nov 22, 2021 · Pasal 72 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas tugas DPR. Komisi-komisi DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari : Tugas Komisi-Komisi DPRD: Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah. Ia berseloroh, apa yang ia dapat kala menjabat sebagai anggota DPR itu jauh melebihi gaji yang ia dapatkan kala menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 3. Jl. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Sekretariat DPRD. Nov 3, 2022 · Mengenal tugas dan wewenang dari DPRD. Karier Politik di DPRD 1. Simak daftar komisi di DPRD DIY berikut ini. [1] Kemudian, jumlah anggota DPR adalah 560 orang, sebagaimana. Untuk jadi DPR wilayah Jakarta, uang yang harus digelontorkan oleh calon anggota setidaknya Rp300 juta. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said mengatakan, hingga saat ini DPRD kabupaten tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan penjabat bupati. 2 Tugas Pemerintah Daerah. Tugas dan Fungsi DPR dalam Bidang Lain. DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi membentuk panitia khusus (Pansus) untuk merevisi Tata Tertib (tata tertib) dan menyusun Rencana Kerja Tahun (RKT) 2021. Masa reses digunakan anggota DPRD dengan cara perseorangan maupun berkelompok untuk meninjau hasil daerahnya sebagai upaya penyerapan aspirasi dari rakyat. Saran diharapkan kepada staf administrasi Aug 18, 2020 · Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. 2. Peraturan yang mengatur segala hal mengenai provinsi ada dalam UU RI No. Kedudukan DPRD Tingkat 1 juga disebut dengan DPRD Provinsi merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang berkedudukan di tingkat provinsi. DPRD diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun. (3) Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. - (GOOGLE MAP) JAKARTA, KOMPAS. otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah daerah. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Kaitannya dengan hal tersebut anggaran menjadi salah satu hal terpenting dalam menunjangan segala kegiatan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. DPRD memiliki fungsinya sendiri, yaitu: 1. Indrapura No. 1 2 3 Tugas Fungsi DPRD Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Grid Kids Play Lihat Semua TTS - Teka - Teki Santuy Eps 113 Laut yang. DPR diatur lebih lanjut dalam UU No. 93; TLN 4744). Kelompok ini terdiri dari wakil-wakil provinsi yang dipilih oleh DPRD Provinsi. Pasal 317 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas wewenang dan tugas DPRD Provinsi. 6 Pasal 19 ayat (2) UU 32/2004. Wewenang KPU Sedangkan wewenang KPU menurut Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan PP. Therefore, its formation must meet legal drafting standards starting from the planning stage. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. Setara artinya di antara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, tidak saling membawahi. Subbagian Pengkajian dan Pengambangan. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas wewenang dan tugas DPD. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Sumanto 4 Mei 2023 Komisi. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna pada Selasa (4/10/2022). 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No. Baca juga: DPR Sepakat Perpanjang Waktu Pembahasan 6 RUU Ini, Ada RUU Narkotika dan MK. menyatakan pendapat. A. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, meliputi:20 1) Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja: a) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan b) tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaiuasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD serta membina administrasi keuangan, administrasi. Itu pada 2014, kemungkinan sekarang sudah naik lagi. 1 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. Provinsi Jambi serta komitmen Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditetapkan dalam rapat paripurna. materi hasil pelaksanaan hak. Portal resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi mengenai Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, Profil, Fraksi, Partai, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Alamat Kami Jl. Menurut Kotler dan Amstrong (2008) menyatakan strategi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan, dan ini terkait tujuan dalam jangka panjang, program tindak lanjut, juga prioritas. Peraturan mengenai lembaga ini beserta jajarannya telah tertuang secara jelas dalam UU 22/2007. Dalam menjalankan tugasnya, KPU diberikan otoritas untuk membentuk peraturan dan mengeluarkan. BAB IIKPU terdiri dari KPU pusat yang berkedudukan di Jakarta, hingga KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota. DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah secara keseluruhan guna. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. go. 4. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Kebijakan pemerintah melalui Pemendagri Nomor 133 tahun 2017 sebagaimana perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018, menyadari latar belakang. Total kursi Pimpinan DPRD Provinsi di Indonesia adalah 143 yang terdiri dari 34 ketua dan 109 wakil ketua. Sedangkan, anggota DPD adalah perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. b. DPRD Jawa Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (disingkat DPR Aceh atau DPRA) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Bagian Pertama . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (disingkat DPRD Riau), (Jawi: المجلس الإقليمي الممثل لمقاطعة رياو), adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau, Indonesia. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Partai Solidaritas Indonesia. Masa reses DPR RI di tahun 2022 dilakukan selama 4 kali. Merancang Suatu Perda. Membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, intelijen. Dengan Tugas, Wewenang, Dan Hak Sebagai Anggota DPRD Yang Ditandatangani Di Atas Kertas Bermeterai; 17. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Komposisi anggota DPRD Lampung periode 2019-2024 terdiri dari 9 partai politik dimana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak. provinsi, kabupaten, dan. Suatu provinsi memiliki pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat pemerintahan provinsi yang terdiri dari gubernur sebagai kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah dan DPRD tingkat provinsi. Tim Redaksi. Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kompas. DPRD mempunyai hak : a. Editor. anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Gubernur menjadi kepala wilayah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat. Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya - ilustrasi (Foto: detikcom/Ilustrator Andhika Akbarayansyah) Jakarta -. Bidang yang terkait, yakni. (2. Diva Lufiana Putri, Sari Hardiyanto. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib. Tugas dan wewenang DPRD menurut pasal 293 dan 344 UU No. Sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi daerah, DPD memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam. Berkenaan dengan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD. (6) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten, atau kota dilakukan melalui Keputusan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU,. Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. 16 Agustus 2023. DPRD mempunyai tugas dan wewenang: membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan. Di Indonesia, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota 1¼ kali lebih. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. KOTA BANDUNG & KOTA. [4] Partai ini diketuai oleh Kaesang Pangarep sejak 25 September 2023. Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (+6221) 3843647 Email. Syarat Menjadi Anggota DPR. Sebagai instrumen kebijakan. DPRD Provinsi Jakarta. Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD : 1. Periode 2014-2019Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota. Jan 26, 2018 · Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan oleh keputusan Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3, " Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Melakukan. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Situs web resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, menyajikan informasi seputar aktifitas Dewan, Profil, Fraksi Partai, Komisi, Badan DPRD. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tugas dan fungsi DPR berdasarkan tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, sudah disampaikan. 4. October 28, 2022 by Admin. Sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi daerah, DPD memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 22D UUD NRI 1945. Termasuk dalam fungsi ini, wakil presiden dapat juga sebagai kepala suatu badan administrasi pemerintahan atau suatu komisi Negara. Selasa, 22 Mar 2022 14:14 WIB. Dalam draf PKPU itu mengatur tentang syarat-syarat bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pileg 2024. Feb 13, 2020 · DPRD Tingkat 1 juga disebut dengan DPRD Provinsi merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang berkedudukan di tingkat provinsi. MA dan MK; Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang MA dan MK diatur dalam UU. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan. Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah4. Berikut adalah penjelasan mengenai lembaga legislatif yang dikutip dari laman DPRD Kabupaten Buleleng: Pengertian. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Penajam Paser Utara. Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi; Memilih gubernur; May 1, 2023 · DPRD membantu membuat dan mengubah undang-undang, bertindak sebagai juru bicara buat konstituen mereka, dan membantu memecahkan masalah. 2 2. DPRD Tingkat 1 ini memiliki tugas, fungsi dan pemerintahan yang berbeda dengan DPRD Tingkat 2. Apr 27, 2018 · Perbedaan DPD dan DPRD Provinsi. Memberikan persetujuan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang. Pengundangan perda dalamBagian Program dan Keuangan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas. Selanjutnya penulis berharap agar seluruh anggota DPRD Kabupaten/KotaA. Dalam kedudukannya tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas, 2009:47), pembagian fungsi tersebut adalah sebagai berikut: Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis. Sekretaris Daerah mempunyai tugas. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; j. Bagian humas dan pengkajian, membawahi : 1. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a. Presiden kemudian. Jawaban: yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Apa Saja Tugas DPD? Kompas. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan. Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi . Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. Tugas dan wewenang DPD diatur oleh UUD atau UUD. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, simak terus artikel ini, ya!Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga. KPU. Untuk menjawab permasalahan. Banten. Apakah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berhak atas hak keuangan dan administratif? III. (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati dengan persetujuan DPRD Provinsi atau Kabupaten. 1 Pengertian Pemerintah Daerah. Draf. 32 Tahun 2004, yang terdiri hak interpelasi, hakangket dan hak menyatakan pendapat. Namun, fungsi DPD dan tugas dan wewenang DPD diatur oleh UUD 1945. anggaran; dan c. Reporter. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,. Adapun keberadaan lembaga negara ini, tercantum dalam Pasal 22C dan 22D UUD NRI. Pasal 317 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas wewenang dan tugas DPRD Provinsi. Dalam perjalanan kerja mereka di DPR, Anggota biasanya: Membuat pernyataan di Majelis Legislatif tentang isu-isu penting; Bertukar pikiran dengan DPRD lainnya; Mengajukan pertanyaan menteri kabinet untuk memastikan akuntabilitas; Menyatakan pandangan mereka tentang undang-undang Apr 29, 2022 · Fungsi DPRD sebagai legislasi (berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah), anggaran (kewenangan dalam hal anggaran daerah/APBD), dan pengawasan (mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah). Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013, perlu diterbitkan petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No. Hukum pemerintahan daerah adalah. Apa aja sih tugas DPRD Provinsi tersebut. Fungsi,. Subbagian Humas dan Publikasi; 2. DPRD dalam menjalankan fungsinya dan pengetahuan tentang pemerintahan masih relatif terbatas. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota. Pasal 103.